di

Himpunan Aktivis Milenial Indonesia Tuntut IPW Minta Maaf kepada Komjen Idham Azis

Himpunan Aktivis Milenial Indonesia Tuntut IPW Minta Maaf kepada Komjen Idham Azis
Saat Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (Koornas HAM) Indonesia, Asep Irama jumpa pers pada Kamis, (31/10/19)

JAKARTA – Ketua Nasional Himpunan Aktivis Milenial (Koornas HAM) Indonesia, Asep Irama minta agar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane untuk meminta maaf secara terbuka terkait soal pencalonan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri cacat administrasi.

“Karena memang dasar dan argumentasi yang digunakan untuk ‘menyerang’ Idham Azis tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral. Karenanya sudah wajar IPW minta maaf kepada Idham Azis secara terbuka,” ucap Asep saat memberi keterangan resminya, Kamis, (31/10/2019).

Asep mengatakan, bahwa pernyataan IPW ada upaya menyesatkan public karena memberikan data palsu soal Idham Azis.

“Wajar publik curiga jika serangan IPW kepada Idham Azis adalah pesanan pihak tertentu. Sebab IPW menggunakan argumentasi yang cenderung dipaksakan,” tegas Asep.

Tidak hanya itu, Asep juga minta supaya IPW minta maaf kepada publik, karena sudah memberikan informasi yang tidak benar.

“IPW tidak bisa mengelak dengan alasan apapun. IPW harus minta maaf kepada publik. Pernyataan IPW sangat membahayakan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Asep menyesalkan sikap IPW yang masih berlindung di balik kesalahannya. Ini akan membuat publik ke depan memiliki pretensi negatif terhadap IPW.

“Jadi IPW sebagai lembaga non-profit wajib ikut serta mencerdaskan publik dengan pernyataan yang benar, tapi ini justru sebaliknya. IPW malah memperkeruh suasana,” sesal Asep.

Asep menial juga ada potensi tindak pidana dalam pernyataan yang disampaikan Presidium IPW, Neta S Pane.

“Bisa jadi pernyataan IPW berpotensi menjadi tindak pidana. Dalam hal ini kita masih mempertimbangkan akan membawa masalah ini ke ranah hukum,” ketus Asep.

Tentang pencalonan Idham Aziz sebagai Kapolri

Asep dengan tegas mengatakan bahwa bila pencalonan Idham Aziz sebagai Kapolri telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negera Kesatuan Republik Indonesia.

“Pasal 11 ayat (6) UU 2 Tahun 2002 syaratnya yaitu perwira tinggi Polri aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (6) yang dimaksud dengan ‘jenjang kepangkatan’ ialah prinsip senioritas dengan maksud memiliki pangkat tertinggi di bawah Kapolri,” tegas Asep.

“Karena rujukannya adalah UU, maka semua tuduhan bahwa pencalonan Idham Aziz bermasalah secara otomatis gugur demi hukum,” imbuhnya.

Sementara Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan sebelumnya sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan ketentuan soal syarat menjadi Kapolri seperti disampaikan IPW.

“Kompolnas tidak pernah mengeluarkan aturan apapun mengenai persyaratan menjadi Kapolri. Terus terang saya mencurigai apakah ada ‘pesanan’ dari pihak tertentu dalam mengkritisi masa bakti dari calon Kapolri, Komjen Idham Azis, sehingga tudingan ketidaklayakan dilayangkan tanpa dasar,” ujar Andrea melalui keterangan tertulis, Kamis (24/10/2019). (Now/Wan)

BAGAIMANA MENURUT KAMU?