NU; Pilar Demokrasi Lokal

oleh -
NU; Pilar Demokrasi Lokal
Gambar: copyright

[starbox id = “Syaiful”]

Saya sangat jarang menulis konstelasi politik lokal, apalagi yang berkaitan dengan kota tanah kelahiran saya, Bondowoso. Dua hari yang lalu dan kemarin saya menulisnya. Menulis tentang pernak pernik politik Bondowoso. Tulisan ringan, tak serius. Hanya untuk mengisi waktu selang. Yang pertama, tentang relasi Rumah Pendopo dan Rumah Tenggarang, saya tulis di Klinik Parahita Jember, sembari menunggu hasil lab. Kedua, tentang harapan saya pada para politisi muda yang ditakdirkan terpilih sebagai anggota DPRD di Bondowoso. Saya menulisnya di Puskesmas Tenggarang, yaitu ketika waktu senggang menunggu dimulainya pengarahan dan pendampingan kesehatan bagi calon jamaah Haji.

Ternyata, dua tulisan saya itu ditanggapi meriah. Bahkan, sebagian para penanggap langsung menghubungi saya secara pribadi, di chat WA messenger, melalui SMS dan telpon.

Beragam tanggapan, ada yg setuju dengan pendapat saya, ada yg mengklarifikasi, ada yang tidak setuju, bahkan terkesan marah hahaha. Akhirnya, saya berkesimpulan, bahwa politik lokal adalah hal menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, lebih lama.

Baiklah, kembali kita bahas politik lokal (tulisan ini saya tulis di atas kereta menuju Surabaya). Tapi tidak lagi bahas partai politik, bukan siapa yg menang dan kalah dalam Pilleg, bukan juga para politisi, tua atau muda, bukan. Kita akan bahas pilar demokrasi saja. Orang2 kadang melupakan urgensi hal ini. Sebagian orang hanya mempunyai kepercayaan atau pengetahuan bahwa hanya partai politik dan politisi saja yg berhak mengawal dan menjaga laju demokrasi. Padahal, tidak. Demokrasi membutuhkan banyak pilar untuk bisa bertahan sebagai sebuah sistem politik yang baik.

Pilar demokrasi yang dimaksud dalam tulisan ini

Apa saja pilar dimaksud? Banyak. Misal, pers, organisasi kepentingan, ormas, organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga resmi negara (terutama yg terbagi tugasnya dalam lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legeslatif) dan lain sebagainya.

Semua pilar ini harus bekerja keras mengawal proses konsolidasi demokrasi di negeri ini. Demokrasi substantif, bukan demokrasi prosedural. Demokrasi yang benar2 menempatkan rakyat sebagai pemegang hak kuasa atas kekuasaan negara, bukan demokrasi elektoral yang penuh tipu daya dan hegemonik semata (Hegemoni ini bisa berbentuk agama,
ekonomi, kekerasan, ilmu pengetahuan dan kesadaran serta bentuk2 lainnya). Demokrasi yang tumbuh dari partisipasi bukan demokrasi yang lahir prematur dari mobilisasi.

Salah satu pilar yang paling penting adalah NU. Konteks Bondowoso, NU sangat menentukan. Meskipun bukan penentu satu2nya. Masih banyak variabel lain yang ikut menentukan.

Namun, apapun dalihnya, semua kekuatan demokrasi di Bondowoso akan menghitung NU, apalagi partai politik. Kepentingan partai politik untuk meraup suara sebesar2nya akan memaksa mereka untuk menarik2 NU ke dalam kepentingan pendulangan suara di maksud. Hampir tidak ada satu partaipun yang berani menjaga jarak, apalagi nyerang NU. NU dalam makna jam’iyah (organisasi) dan NU dalam makna jamaah (anggota).

Hampir semua elit partai di Bondowoso mengaku kader NU, meskipun bukan kader struktural, tapi kader kuktural. Begitu pula dengan para birokrat di Bondowoso, banyak di antara mereka yang susah payah menjadi “tiba” NU ketika berkarier di Bondowoso. Dan semua diterima dengan tangan terbuka oleh NU, oleh struktur NU.

Meskipun, ada kecendrungan (ini lumrah dan pantas) NU lebih dekat pada dua partai yang pernah dilahirkannya, yaitu PPP dan PKB. PPP terlebih dahulu dilahirkan, dilahirkan bersama ormas keagamaan lain, sedang PKB lahir di waktu kemudian, lahir dari rahim tunggal NU. Tak heran, jika kader-kader terbaik NU banyak tersebar di dua partai ini.

Baca juga: Hoax dan Imajinasi Politik