PBNU Sorot RUU Pesantren yang Masih Menggantung

oleh -264 views
PBNU Sorot RUU Pesantren

JAKARTA, SantriNow | Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqiel Siraj, singgung Rancangan Udang-undang (RUU) Pesantren yang masih tidak jelas. Menurutnya, pendidikan pesantren selama ini terisolasi dari pendidikan formal.

Kang Said berharap RUU Pesantren segera disahkan. Sebab, peran pendidikan pesantren sangat vital bagi generasi bangsa Indonesia dan keberadaan pesantren sudah lama muncul bahkan sebelum kemerdekaan.

“Kalau ada undang-undang nanti Insya Allah eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan berangkat dari historis sejarah sebelum kemerdekaan sampai sekarang, peran pesantren dalam mencerahkan, pendidikan, peradaban bangsa Indonesia luar biasa,” tegas dia.

Said juga menegaskan, banyak ulama NU adalah lulusan pesantren yang sukses. “Semuanya pesantren kita ini, dikira kampungan apa? Semua internasional. Jelek-jeleknya saya, ayah saya di pesantren, mertua saya pesantren,” tandasnya.

Karenanya, PBNU bertekad bulat untuk memperjuangkan RUU Pesantren yang sempat tertahan di meja legislatif itu. Dirinya tak ingin ada lagi perbedaan kesejahteraan antara siswa dan santri.

“Kita perjuangkan. Mudah-mudahan di Konbes nanti bisa didengar bagaimana ada suatu yang kurang, yang jomplang. Santri itu tidak dapat diskon ketika naik kereta atau naik bus kota. Kenapa kalau pelajar SMA dapat, santri tidak? Pesantren tidak pernah (dapat) BOS. Kenapa, dosa besar apa? Nggak dapat raskin,” papar Said.

Mengapa RUU Pesantren Belum Disahkan?

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pesantren yang masih ditangguhkan, hal itu ditengarahi karena adanya pasal yang bermasalah. Yakni terkait pasal RUU Pesantren ke-69 dan 70.

Menanggapi, polemik ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih bisa berubah. Hal ini ia katakan terkait adanya protes dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) terkait Pasal 69 dan 70 dalam RUU tersebut.

“Pembahasan tingkat dua di Komisi VIII DPR ini masih mungkin mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama oleh organisasi keagamaan yang terkait dengan pendidikan keagamaan tersebut,” kata Ace saat dihubungi, Minggu (28/10/2018).

Menurutnya, masih terbuka kemungkinan DPR akan melibatkan pihak terkait untuk menyempurnakan RUU ini. Termasuk dengan mendengarkan masukan dari PGI.

“Jadi pada saatnya kami akan mengundang PGI, KWI, MUI, NU, Muhammadiyah untuk membicarakan dan membahas tentang penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan itu,” ujarnya.

“Ya intinya ini masih terbuka untuk dibahas. Komisi VIII alan segera membuat Panja dan Pemerintah,” sambung Ace.

Terpisah, penginisiasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurizal mengatakan pihaknya akan mengakomodir dan melibatkan organisasi atau lembaga terkait dalam pembahasan RUU Pesantren.

“Kita nanti akan akomodir bagaimana format teknisnya DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang dimasukkan Menag dan PKB juga. Adanya keinginan dari gereja seperti itu ya kita garisbawahi dan akan ikut memperjuangkan. Itu kan independensi mereka juga,” kata Cucun Minggu (28/10/2018).

Dia menjelaskan, sebenarnya RUU ini muncul melalui survei keadaan di lapangan. Hingga muncullah pasal-pasal seperti yang tertera di draf RUU sekarang.

“Nah ini kan sekarang bola di pemerintah. Kalau nanti pemerintah sama mengusulkan dari PGI seperti itu kita akan menggarisbawahi dan menyetujui bagaimana supaya tetep keanekaragaman kita terjaga,” ucap Cucun. (Now)

Baca juga: Politik Anggaran RUU Pesantren dan Lembaga Keagamaan