Forum Kandidat Doktor NU Malaysia: Reuni 212, Gerakan Politik Terselubung

oleh
Forum Kandidat Doktor NU Malaysia: Reuni 212, Gerakan Politik Terselubung

MALAYSIA, SantriNow | Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, panitia gabungan reuni 212 akan mengadakan acara reuni akbar 212 di Lapangan Monas.

Panitia bersikukuh melaksanakan kegiatan ini, meskipun banyak pihak mempertanyakan relevansinya, mengingat tujuan dari aksi 212 sendiri dianggap telah selesai dengan ditahannya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga: Peserta Aksi Bela Islam 64 Jajanan Kaos #2019GantiPresident

Tanggapan Pertama

Menanggapi rencana tersebut, ketua Forum Kandidat Doktor NU Malaysia (FKDNU Malaysia), Muhammad Taufiq menyayangkan adanya kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan urgensi acara itu: “Aksi 212 sudah selesai dengan ditahannya Ahok. Kenapa ada reuni lagi?”

Alumni Universitas Al-Ahgaff Yaman ini mengkhawatirkan, berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dan mendekati momen Pemilu akan sangat mudah disusupi dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik:

“Menyimak perkembangan berita terakhir, tampaknya reuni 212 akan sarat dengan agenda politik dan dukung-mendukung Capres tertentu”.

Tanggapan Kedua

Sementara itu, Wakil Ketua FKDNU Malaysia, Husnul Haq mengamini apa yang disampaikan Taufiq.

“Dengan adanya himbauan bagi kader partai tertentu untuk hadir menyukseskan reuni 212, maka sangat sulit untuk dikatakan bahwa acara ini tidak bernuansa politis.

Apalagi, banyak orang penting dalam PA 212 yang mengundurkan diri setelah menyadari bahwa gerakan PA 212 sudah tidak sesuai dengan semangat bela Islam. Yang terbaru adalah pengunduran diri Usamah Hisyam dari anggota penasihat PA 212.”

“Selama ini, memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik telah terbukti ampuh dalam mendulang suara. Pilkada DKI Jakarta, misalnya,” tambah pria yang akrab disapa gus Husnul itu.

Ditemui di tempat berbeda, Mohammad Abdullah Rois, Sekretaris FKDNU Malaysia berharap agar kegiatan tersebut tidak ditunggangi kelompok radikal. “Menjelang Pemilu seperti ini, kita perlu waspada adanya kelompok garis keras. Saat ini, mereka memanfaatkan momen-momen yang ada, termasuk reuni 212, untuk kepentingan politik”. Tuturnya.

Apalagi jika dalam acara itu ada framing menyerang pemerintah dengah hastag ‘ganti presiden’, misalnya. Perlu diketahui bersama, di tingkat grassroot, muncul himbauan untuk tidak memilih calon pemimpin yang didukung oleh kelompok radikal, seperti jargon “Jangan Suriahkan Indonesia”. (Ham/Now)