Model Ceramah Habib Bahar dan Rizieq Shihab Sudah Tidak Relevan

oleh

SantriNow | Model ceramah Habib Bahar dan Rizieq Shihab cendrung bikin telinga kepanasan. Sebab, sudah memakai pengeras suara masih saja teriak-teriak. Biarpun misal ceramahnya mengajak kebaikan tapi caranya teriak-teriak jelas kurang relevan sehingga sulit diterima oleh orang yang anti teriak-teriak.

Apalagi teriak-teriak-nya beruapa cacian, fitnah, angkuh kepada orang lain hanya karena beda pandangan politik. Maka perkataan keras yang isinya cacimaki dan fitnah semacam itu dalam kontek dakwah sudah tertolak.

Habib Bahar dan Rizieq Shihab sebagian besar model ceramahnya teriak-teriak dan isinya caci maki dan fitnah. Bila sudah seperti itu berarti sudah keluar dari ghiroh dakwah yang sesungguhnya sebagaimana yang dicontohkan Rosulullah dan penerusnya.

Karena itulah, model ceramah teriak-teriak sebagaimana dua penceramah di atas sudah tidak lagi relevan di era sekarang (zaman now).

Selain itu, pilihan ayat quran atau penggunaan penggalan ayat quran juga sudah tidak relevan menggunakan ayat perang dalam konteks politik di Indonesia. Sebagaimana ungkapan TGB tempo lalu di kantor PBNU Jakarta.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang tidak memperbolehkan siapa pun, menggunakan ayat-ayat perang di dalam Al-Qur’an untuk tujuan politik praktis karena Indonesia bukan wilayah perang.

“Ya, tidak boleh,” tegas TGB di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (10/7) kemarin.

Menurutnya, politisasi ayat-ayat perang menimbulkan berbagai dampak yang membahayakan, seperti menyebabkan salah paham di kalangan umat.

Dengan memakai ayat-ayat perang, katanya, umat akan menganggap bahwa perhelatan politik adalah kontestasi yang membinasakan.

“Karena yang namanya perang itu to kill or to be kill, membunuh atau dibunuh,” ucapnya.

Selain itu, penggunaan ayat-ayat perang untuk tujuan politik praktis juga dinilai sebagai bagian dari penyelewengan terhadap makna ayat yang dimaksud. “Jadi itu perilaku menyelewengkan ayat dari makna sebenarnya. Wallahu a’lam,” katanya.

Bahkan dalam skala lebih besar, dampak dari penyelewengan itu, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Itu bisa membahayakan keutuhan bangsa,” jelasnya.

Padahal, ia melanjutkan, perhelatan demokrasi yang terjadi lima tahun sekali itu semestinya berisi gagasan dan berlomba-lomba antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.