Pentolan Partai Persatuan Pembangunan Melarang Pesantren Berpolitik Praktis

oleh
Pentolan Partai Persatuan Pembangunan Melarang Pesantren Berpolitik Praktis

JAKARTA, SantriNow | Kemenag melarang pesantren berpolitik praktis. Luqman Hakim selaku Mentri Agama menyampaikan agar pesantren tidak berpolitik praktis. Hal itu ia sampaikan usai acara Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

“Lembaga-lembaga pendidikan tidak terhindarkan bicara politik. Tapi politik dalam pengertian yang luas, politik kenegaraan, politik kebangsaan,” ucap Lukman usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Santri-santri harus mempunyai wawasan yang cukup mengenai politik kebangsaan. “Tapi kalau politik praktis, semestinya dihindari,” imbuhnya.

Ia pun memberi contoh tentang politik kebangsaan yang dimaksud yaitu penggunaan hak pilih. Karena menurutnya, menyalurkan hak suara merupakan salah satu kontribusi besar dalam membangun bangsa.

“Itu bicara politik sebenarnya, politik dalam pengertian yang luas. Namun bila telah menyangkut pilih partai ini, jangan pilih partai itu, pilih calon ini, jangan itu. Itu katanya sudah masuk bagian politik praktis yang harusnya dihindari setiap pendidik di lembaga pendidikan,” tutur Lukman.

Menjaga Independensi Pendidik

Menurut pentolan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, yayasan atau penyelenggara pendidikan wajib merawat independensinya, caranya, tidak terlibat dalam politik praktis.

“Mereka harus didewasakan untuk tetap terjaga independensinya,” kata Lukman.

Di hari-hari kampanye seperti sekarang, kubu Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mulai bersafari ke ponpes. Mereka silaturrahmi ke ponpes karena dianggap bisa menarik suara santri untuk merebut kursi Istana periode 2019-2024.