Pribumisasi Islam (Syarah Islam Nusantara)

oleh -
Syarah Islam Nusantara "Pribumisasi Islam"

Agenda Prioritas

Apa yang harus dikerjakan pertama kali adalah menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan oleh Islam. Dari sini kemudian tersedia lahan bagi masuknya pendekatan sosiokultural yang sifatnya mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Tapi kerja ini tidak bisa begitu saja dilakukan.

Dengan kata lain, betapapun pentingnya perubahan-perubahan formalistik hukum fiqh, ternyata masyarakat tidak menunggu rumusan-rumusan formal itu dalam menentukan apa yang hendak mereka lakukan. Jika demikian, seharusnya masyarakat dirangsang untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbolik dari Islam dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya.

Hal ini berarti penciptaan Weltanschauung dengan pembinaan atau pembentukan tiga nilai dasar tadi, lalu mencari prinsip operasionalisasinya dan penjabaran prinsip itu ke dalam kerangka operasionalisasi, dan baru sesudah itu prioritas lainnya akan muncul dengan sendirinya. Inti persoalannya adalah membangun etika masyarakat yang baru.

Hubungan yang lebih egaliter, kebebasan berpendapat dan ketundukan kepada hukum adalah inti keadilan, yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru. Prioritas ini dibarengi dengan prioritas transformasi budaya-budaya yang ada, seperti penertiban kehidupan koperasi dan budaya politik. Budaya politik orang Jawa yang pasif (menunggu dawuh dari atas) harus diubah menjadi budaya kreatif yang serba berinisiatif.

Ini penting sekali, karena Pancasila sendiri masih dalam taraf mencari bentuk atau masukan, untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar bangsa. Di sini Islam bisa masuk tanpa perlu formalisasi, tetapi lebih dengan membawa Weltanschauung yang khas dari dirinya.

Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan kesediaan meninggalkan formalitas itu Islam akan larut dan kalah. Karena, meskipun nilai-nilai keadilan, persamaan dan demokrasi sebenarnya bukan hanya milik Islam tetapi juga adalah milik dari ke-manusiaan, tetapi wawasan, lingkup, watak, sasaran dan tujuannya tetap berbeda. Perbedaan ini segera bisa dikenali manakala rincian dan nilai-nilai dasar itu diungkap kembali dari perbendaharaan keilmuan Islam yang sangat kaya itu.

Dalam soal keadilan misalnya, Islam mengenal apa yang dinamakan al-kulliyyat al-khams (lima jaminan dasar); jaminan atas keselamatan fisik/pribadi, jaminan atas keselamatan keyakinan agama, jaminan atas kesucian keluarga, jaminan atas keselamatan hak milik dan jaminan atas keselamatan profesi. Di luar Islam tentu saja terdapat juga konsep tentang jaminan-jaminan dasar seperti ini, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya pasti berbeda.

Dalam bidang ekonomi akan terlihat perbedaan nyata antara Islam dengan Kristen. Seorang muslim yang baik dengan sendirinya adalah anti kapitalisme karena salah satu kewajiban yang harus ditunaikannya yaitu zakat pada hakekatnya memang bersifat anti-kapitalistik.

Prinsip zakat adalah bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang, terdapat sebagian yang bukan miliknya sendiri. Terlepas dan soal besar dan kecilnya, tetapi zakat mengisyaratkan prinsip membersihkan harta dan anti penumpukan harta serta kebebasan individu yang berlebihan.

Begitu pun dalam bidang-bidang lain, Islam tetap memiliki kekhasannya. Bahwa ia bisa dikembangkan menjadi sistem alternatif adalah soal lain. Dengan melihat kenyataan bahwa Islam tidak sistemik, maka agaknya kemungkinan Itu tak ada.

Sebab Islam ‘hanya’ mengandung wawasan-wawasan yang bisa diterapkan pada sistem apa pun, kecuali sistem thaghut (tiranik), yaitu sistem yang bertentangan dengan unsur-unsur utama Weltanschauung Islam sendiri yaitu persamaan, keadilan dan demokrasi.