Jenderal Tito Karnavian Kepala Polri mengatakan, pihaknya belum menemukan satu keterkaitan dari lima penyerangan terhadap pemuka agama itu.
“Sampai saat ini belum kami temukan indikasi itu, kami anggap ini spontan, fakta hukumnya spontan, tapi terus kami dalami,” kata Tito kepada wartawan di markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/02) siang.
Ichsan Malik menilai pemerintah daerah kerap bersikap bak pemadam kebakaran dalam kasus yang menyasar kelompok agama.
Menurutnya, pada perhelatan politik besar yang rentan diwarnai isu SARA, pemda sepatutnya menjadi pendorong komunikasi antarumat beragama.
“Jelang momentum politik, seharusnya pemda membuat konsolidasi atau musyawarah, tapi yang terjadi saat ini kan business as usual,” kata Ichsan.
Terkait serangan terhadap pemuka agama di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher berkoordinasi dengan Kodam III Siliwangi dan kepolisian daerah.
Aher mempertemukan ratusan ulama dengan pejabat tinggi daerah dari unsur militer dan polisi, Minggu (11/02) kemarin.
“Kita harus seiring sejalan. Ulama dan umaro, untuk menjaga kondusivitas Jabar, apalagi menjelang Pilkada serentak,” kata Aher seperti dilansir situs resmi Pemprov Jabar.
Image captionGubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menggandeng TNI dan Polri untuk menjaga ponpes usai serangan terhadap dua pemuka agama di Bandung.
Panglima Kodam Siliwangi Mayjen Doni Monardo mewacanakan patroli ke berbagai pesantren dan kediaman ulama. Adapun, Wakil Kepala Polda Jabar, Brigjen Supratman, meminta publik bijak mengolah informasi berbau SARA.
“Lebih baik setiap berita yang muncul di masyarakat dapat disaring terlebih dahulu, sehingga jika meresahkan, berita itu bisa diredam,” kata Supratman kepada wartawan.
Berdasarkan catatan KontraS, pada 2017 Jawa Barat sebanyak 17 kali menjadi lokasi persekusi atas nama agama dan keyakinan. Jumlah itu di atas Jawa Tengah (13 peristiwa), Jawa Timur (7), dan Banten (7).
Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut sikap intoleran bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama. Ia mengatakan setiap kasus yang melanggar hak beragama harus diusut.
“Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk tindak tegas,” tegas Jokowi. [bbc/st]
