Akhirnya Surat Cinta KPK kepada Setya Novanto Tersampaikan Juga

oleh -

SantriNow | Dengan tersangkanya Setya Novanto membuktikan keseriusan KPK dalam upaya memberantas laku korupsi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Set-Nov bukan orang sembarangan, dia sudah lima kali bahkan lebih kena kasus yang sama namun selalu lolos dari jeratan hukum. Betapa licinnya orang ini. 

Namun sekarang dia benar-benar sudah dapat surat cinta dari KPK, sebagaimana dilansir oleh detik.com “Sekjen Golkar Idrus Marham menyampaikan sang ketum, Setya Novanto, sudah menerima surat resmi penetapan tersangka dari KPK terkait dengan kasus e-KTP. Surat tersebut langsung dikoordinasikan dengan ketua bidang hukum Golkar untuk dilakukan analisis kajian.

“Pak Novanto menyampaikan kepada saya bahwa surat secara resmi keputusan Novanto sebagai tersangka sudah diterima dan tugaskan ke saya koordinasikan ke ketua bidang hukum dan HAM,” ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakpus, Rabu (19/7/2017). Namun sebelum ditetapkannya Novanto sebagai tersangka KPK mengalami banyak rintangan termasuk adanya hak angket oleh sebagian anggota parlemen di Senayan.
 
Namun sebelum surat cinta itu tersampaikan, KPK banyak mengalami ujian di antaranya:
 
Pertama penyiraman air keras kepada Novel Baswedan
Penyaraman itu disinyalir ada kaitannya dengan kasus e-KTP. Sebagaimana dilansir kumparan.com “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan baru saja mengalami peristiwa nahas pagi ini, Selasa (11/4). Kedua mata Novel terluka akibat peristiwa penyiraman air keras yang dilakukan kepadanya oleh dua pelaku tidak dikenal.
 
Kuat dugaan, penyiraman air keras tersebut ada hubungannya dengan kasus e-KTP. Novel memang merupakan Kasatgas penyidik yang menangani kasus e-KTP.
Novel Baswedan juga pernah dihadirkan di persidangan e-KTP. Novel saat itu memberikan banyak keterangan di hadapan majelis hakim.
Kedua adalah hak angket oleh sebagian anggota DPR
Hak angket oleh sebagian anggota DPR terhadap KPK disinyalir ada kaitannya dengan kasus korupsi uang 5 triliun anggaran e-KTP dimana di dalamnya ada nama SN yang selalu disebut-sebut oleh tersangka sebelumnya. Namun kendati demikian KPK tidak surut niat untuk terus mengusut tuntas kasus e-KTP, terbukti ketua umum partai Golkar itu sekarang sudah menjadi tersangka.
Padahal hak angket yang digelar anggota DPR untuk KPK secara hukum tidak dibenarkan karena KPK bukan lembaga pemerintah melainkan lembaga Independen. Akan tetapi meski demikian dan banyak mendapat keritikan dari beberapa pakar hukum tata negara hak angket tetap berjalan. Sebagaimana yang diungkap mantan Mahkamah Konstitusi di masa SBY, yaitu Mahfud MD memulai pembicaraannya ‘Dalam beberapa pihak isunya sama ‘mari perkuat KPK dan mari perangi korupsi’ namun agenda tersembunyi dibalik itu ada yang ingin mengebiri KPK tidak bisa dinafikan dari penyataan-pernyataan catatan kaki belakangnya, ada memang yang ingin memperkuat KPK, yang ingin memperkuat KPK juga ada dua, ada yang setuju penggunaan hak angket ada yang tidak setuju hak angket.
 
Kata Pak Mahfud ‘pemerintah itu mencakup semua lembaga negara diantaranya: Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Auditif, Konsultatif, RT, RW, Bupati, Gubernur dan Camat itu pemerintah. KPK itu tidak masuk dalam pemerintah, tetapi dia adalah kuasi yudikatif. KPK itu bukan bagian dari pemerintah di dalam ilmu konstitusi modern itu disebut kuasi yudikatif.

Baca juga: Save KPK, Bubarkan Pansus Hak Angket
 
Dalam pandangan akademik kata P. Mahfud, KPK itu bukan subyek maupun obyek dari hak angket. Artinya KPK tidak bisa diangketkan. Apakah tidak boleh KPK dikoreksi ya boleh tapi bukan pakai hak angket.

Kendati KPK banyak mendapatkan ujian toh para koruptor uang e-KTP satu persatu sudah mulai dapat surat cinta terutama Set-Nov, dia kemarin udah dapat kecupan KPK lewat surat cintanya. [as]