Musuh Bebuyutan Negeri Ini adalah Korupsi, Save KPK

oleh -

SantriNow | Agun Gunanjar (ketua pansus hak angket KPK)mempertanyakan pernyataan jubir KPK yang sering kali menyerang posisi panitia pansus angket. Dia sering melakukan itu.

Kita juga diskusikan, jubir KPK itu sendiri mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru menyerang posisi Panitia Angket. Kami tidak diskusikan balik soal itu,” ujar Agun seusai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Maka dari itu kita sebagai tim akan diskusikan pernyataan itu. Kami lewat surat sudah kirimkan kepada ketua KPK untuk mengklarifikasi pernyataan jubirnya itu.

“Kami tak diskusikan hal tentang keabsahan, anggaran, itu pandangan. Kita minta penjelasan atas pernyataan tersebut,” tambahnya.

Namun Agun tidak menyebutkan secara detail terkait pernyataan jubir KPK yang menyerang pihak pansus itu. Dia hanya bilang bahwa pihak jubir KPK menyerang pihak pansus.

“Seperti apa ya itu, beliau menanyakan keabsahan hak angket, anggaran, lalu ancaman yang hakikatnya jika tak digunakan berpotensi korupsi, lalu pimpinan KPK tak akan hadir. Kita tak respons itu, justru KPK punya kewajiban menyampaikan laporan secara periodik ke BPK, presiden, dan DPR. Justru KPK harus sampaikan laporan ke DPR,” katanya. Baca juga: Amin Rais Mulai Lupa Buku Berjudul ‘Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok’

Selanjutnya dia bilang bahwa bagaiamanapun pahaknya akan mendorong KPK untuk terus berantas korupsi. Karena korupsi musuh bebuyutan negeri ini.

“Bagaimana menjadikan KPK ke depan semakin betul-betul jadi kebutuhan kita bersama, tidak lagi pro dan kontra menciptakan situasi yang kondusif dalam pemberantasan korupsi,” ucap Agun.

Sebagaimana kita ketahui sering kali DPR ingin mengempeskan langkah KPK untuk memberantas korupsi, terutama yang melibatkan anggota DPR. Sebagaimana terjadi pada kasus korupsi E-KTP yang melibatkan petinggi DPR Stya Novanto dan anggota yang lain.

Itulah awal munculnya pansus. Jadi kalau latar belakang lahirnya pansus karena kasus E-KTP itu maka adanya pansus sudah tidak benar. Apalagi banyak pakar hukum bilang ‘pansus itu salah alamat’ karena ditujukan ke KPK. Bagaimanapun korupsi harus terus ditekan dan diungkap di negeri ini. Karena sudah terlanjur akut penyakit ini

Kalau KPK terus dilemahkan lembaga apa lagi yang kredible menangani kasus korupsi yang begitu masif di negeri ini. Data inti dilansir dari detik.com, Rabu (8/6) [as]